Terpilih Jadi Ketua MWA PTNBH se-Indonesia Pertama, Ini Profil Lengkap Komjen (Purn) Syafruddin
Komjen (Purn) Syafruddin menduduki jabatan baru di awal tahun 2020. Secara aklamasi, Forum Majelis Wali Amanat ( MWA ) 11 Perguruan Tinggi Negeri Bad
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Dinar Fitra Maghiszha
TRIBUNTIMURWIKI.COM - Komjen (Purn) Syafruddin menduduki jabatan baru di awal tahun 2020.
Secara aklamasi, Forum Majelis Wali Amanat (MWA) 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) memilih Komjen (Purn) Syafruddin sebagai Ketua Forum MWA PTNBH se-Indonesia.
Ia kini menjadi Ketua Forum MWA PTNBH se-Indonesia pertama.
Dikutip dari Tribun Timur rilis 13/2/2020, Mantan Wakapolri dan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu terpilih di sela acara Forum MWA 11 Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, di kampus Universitas Hasanuddin, Tamalanrea, Makassar, Sulsel, Kamis (13/2/2020).
Forum MWA 11 Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berlangsung sejak Rabu kemarin.
Melalui jabatan baru itu, Syafruddin sekaligus Ketua MWA Universitas Hasanuddin ( Unhas ) menjadi komandan para anggota dan ketua MWA se-Indonesia.
Siapa saja ketua MWA perguruan tinggi se-Indonesia selain Syafruddin?
Berikut daftarnya:
- Ketua MWA Institut Teknologi Bandung ( ITB ), Yani Panigoro (Direktur PT Medco Intidinamika, Komisaris PT Medco Energi Internasional, Komisaris PT Sarana Bali Ventura)
- Ketua MWA Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)
- Ketua MWA Institut Pertanian Bogor ( IPB ) University, Tridoyo Kusumastanto (ahli kebijakan kelautan dan perikanan)
- Ketua MWA Universitas Indonesia ( UI ), Saleh Husin (mantan Menteri Perindustrian)
- Ketua MWA Universitas Pendidikan Indonesia ( UPI ), Agum Gumelar (mantan anggota Wantimpres, mantan Ketua Umum KONI, mantan Menteri Perhubungan, mantan Menkopolsoskam, mantan Ketua Umum PSSI, mantan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, mantan Danjen Kopassus, dan mantan Gubernur Lemhanas)
- Ketua MWA Universitas Sumatera Utara ( USU ), Panusunan Pasaribu (mantan Bupati Tapanuli Tengah, pengusaha)
- Ketua MWA Universitas Airlangga ( Unair ), Hatta Ali (Ketua Mahkamah Agung)
- Ketua MWA Universitas Padjadjaran ( Unpad ), Rudiantara (mantan Menteri Komunikasi dan Informatika)
- Ketua MWA Universitas Diponegoro ( Undip ), Muliaman Dharmansyah Hadad (mantan Deputi Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK)
- Ketua MWA Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ), Mohammad Nuh (mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, mantan Rektor ITS, dan Ketua Dewan Pers).
Profil:
Dilansir dari Wikipedia Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Syafruddin Kambo, M.Si. lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 April 1961.
Ia adalah sempat menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia pada Kabinet Kerja sejak tanggal 15 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019.
Ia adalah pensiunan perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018.
Syafruddin tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Pada tahun 2004, ia pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden RI pada masa pemerintahan SBY-JK.
Kemudian terakhir 2009, dia menjabat sebagai Wakapolda Sumut, lalu Kapolda Kalsel, Kadiv Propam Polri, Kalemdikpol hingga Wakapolri.
Sederet prestasi juga diukir dalam karirnya, ia pernah menjadi ajudan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Setahun setelah diangkat menjadi Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada tahun 2003, ia juga sempat menjadi Kepala Polres Metro Jakarta Timur.
Karirnya semakin meninggkat usai menjadi Ajudan Wakil Presiden.
Ia meraih pangkat dua bintang, sebelum kemudian diangkat menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengalaman Polri tahun 2012.
Dikutip dari Tribun Solo, Dilantiknya Syafruddin menjadi menteri merupakan Reshuffle-ke 5 yang terjadi di Kabinet Kerja.
Reshuffle ke-5 yang dilakukan Presiden Jokowi selama kepemimpinannya ini didasarkan atas konsekuensi politik, bukan rapor merah Menteri PAN RB pendahulu, Asman Abnur.
Partai Amanat Nasional (PAN), tempat Asman bernaung memutuskan tidak lagi mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Halaman selanjutnya
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!